METRO//tawalinews.com
Sempat gratis saat Wali Kota yang lama, peserta yang terdaftar pada kartu JKN-KIS kini ditagih oleh BPJS dengan tunggakan pembayaran hingga ratusan ribu rupiah satu pesertanya.
Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum IPLI, Hermansyah TR, SH. Menurutnya, peserta dengan kartu JKN-KIS dengan nomor kartu 00307730**** secara tiba-tiba menerima pemberitahuan tunggakan pembayaran dari BPJS.
"BPJS Kesehatan Kantor Cabang METRO. menyampaikan informasi bahwa nomor kartu JKN-KIS Keluarga 000307730****. memiliki tagihan iuran sampai dengan Juni 2025. sebesar Rp. 105.000," ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya menerangkan BPJS Cabang Kota Metro meminta pembayaran di kanal pembayaran iuran BPJS Kesehatan via melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, BCA, Indomaret, Tokopedia, Alfamart, PT Pos dan lainnya.
"Disitu yang disampaikan dengan tertulis, Anda juga dapat memanfaatkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan, yang dapat dilakukan pada aplikasi Mobile JKN
Surat tagihan itu meminta Peserta untuk segera daftarkan pembayaran iuran BPJS kesehatan melalui layanan autodebit di Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA atau melalui aplikasi Mobile JKN," terang Hermansyah.
Dia juga menyayangkan, bahwa program yang cukup baik itu ditiadakan atau diberhentikan. Terlebih, program layanan kesehatan gratis itu mampu memenuhi warga Bumi Sai Wawai yang seperti mengalami kecelekaan, tidak bisa difasilitasi oleh program kesehatan BPJS pada umumnya.
"Saya menyayangkan kenapa program layanan kesehatan gratis itu tidak lagi berjalan, yang dibayarkan oleh APBD Kota Metro. Hal ini kan baik, bisa mencakup layanan kesehatan yang tidak dicover oleh program BPJS pada umumnya," sesalnya.
Kemudian, pihaknya juga soroti anggaran dari APBD yang ditujukan untuk layanan kesehatan tersebut.
"Program ini kan sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya. Untuk membayar kepada BPJS guna mencover para peserta layanan kesehatan itu. Misalnya, satu orang miliki tagihan pembayaran seratus ribuan rupiah dan peserta layanan juga berjumlah ribuan orang, jadi berapa anggaran yang telah dianggarkan. Kemana anggaran tersebut, ketika program ini tidak berjalan lagi.
Saya berharap, kedepan kepala daerah harus transparan terkait anggaran-anggaran yang seperti ini. Dialihkan kemana, atau program yang tidak lagi berjalan dipaparkan seperti apa solusinya. Alhasil, masyarakat tidak bertanya-tanya dan kaget ketika tagihan layanan kesehatannya menunggak," bebernya. (red).
