METRO//tawalinews.com
Aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Metro beberapa hari lalu menuntut Badan Kehormatan DPRD untuk menonaktifkan sementara jabatan pimpinan DPRD dan ketua BK dalam kasus dugaan pelanggaran etik dipersoalkan.
Informasi yang beredar, aksi damai yang menamakan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Metro (GMPKM) ini mendapati kecaman serta tuduhan yang diduga dilakukan oleh oknum bayaran dari salah satu kelompok.
Menanggapi hal tersebut, Kordinator Lapangan GMPKM Rio Sandoro sapaan akrab memberikan jawaban atas apa yang terdengar saat ini. Menurut Rio, gelaran demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik dan tertib tanpa adanya aksi anarkis.
" Dari awal keberangkatan sampai dengan selesainya aksi kita sudah semua jalankan sesuai arahan, bahkan tidak ada satupun dari peserta aksi melakukan hal yang dilarang, jadi kesalahanya ada dimana? " Ujar Rio.
Lebih lanjut menjawab pertanyaan adanya dugaan politik uang dan keterlibatan pelajar didalam aksi unjuk rasa, mantan Ketua DPC ormas metro ini mengatakan, aksi demonstrasi menyampaikan protes terhadap proses di BK DPRD Metro merupakan kebebasan didalam demokrasi masyarakat indonesia.
" Kedatangan kami ke gedung wakil rakyat itu ingin menyampaikan protes sebagai masyarakat, bukan mau mencoblos suara, jadi ngapaian harus keluar uang, pahami itu. Kalau sekarang dikabarkan ini dipersoalkan ya itu hak dia sebagai warga negara, ya monggo - monggo aja. Kita tau banyak penyelusup saat itu orang - orang dari kelompok yang diutus, kemudian dengan sengaja mulai memainkan peran nya ditengah aksi dengan mencari cari kesalahan.
Kemudian, terkait aksi yang melibatkan pelajar, di indonesia ini sekarang kita tahu dan banyak berita para pelajar mereka sudah berani turun ke lapangan karena terlalu banyak persoalan yang menumpuk maka mereka turun dan sampaikan dalam bentuk protes disitu. Lalu tak ada sama sekali kami mengajak mereka yang dibawah umur itu, pihak kepolisian mengetahui semua itu saat berkumpul di area Lapangan Garuda. Jadi, orang yang tidak memahami dan memiliki pengetahuan dia hanya akan jadi pelapor. Nyatanya, ada orang yang mendatangi anak tersebut di sekolah begitu juga wali muridnya dengan tegas tak ada yang mengajak anaknya, harusnya mereka malu akan hal itu, seolah-olah mencari kesalahan kami yang meminta pejabat publik bekerja profesional dan transparan demi integritas serta menjaga kepercayaan publik," tegasnya.(Red).
